Di minta Kapolres Nias tindak tegas pelaku pertambangan galian c yang di duga ilegal di kecamatan Alasa

0

Nias Utara (Sumut) mitrapolisi86news.com Pembangunan jalan Alasa-tumula-Faekhuna’a dan Alasa- Banua sibohou II-Lotu kabupaten Nias Utara Yang bersumber dari APBN dengan Pagu dan +/- 35 Milyar di duga pihak rekanan asal jadi tanpa memperhatikan kualitas bangunan.

Pasalnya, berdasarkan pengamatan masyarakat dan juga pihak Media ini Kamis (23/11/23) tentang penggunaan material bangunan tersebut seperti sertu di ambil dari sungai sinoto Desa Lolo’ana kecamatan Alasa yang bertitik pangkal di RT 07 Dusun I yang  di duga belum mengantongi izin untuk di jadikan galian C alias ilegal.

Juga sejauh penelusuran Pihak Media lokasi pertambangan bahan galian golongan c ilegal tersebut masih termasuk wilayah hutan lindung. Yang lebih ironisnya lagi akhir-akhir ini mereka melakukan penggalian dekat jembatan sungai sinoto yang kurang dari 50 meter dari pinggiran jembatan menggunakan alat berat jenis Beko. Hingga diduga akibat dari kegiatan ilegal tersebut, mengakibatkan jalan ujung jembatan ambruk.

Mengingatkan hal tersebut yang mana sertu yang di gunakan selama ini bercampur lumpur sehingga hanya formalitas saja, di khawatirkan kualitas bangunan tersebut tidak dapat terjamin.

Perbuatan dari pihak rekanan tersebut di minta kepada Kapolres Nias untuk menertibkan dan menindak tegas oknum-oknum yang melabrak peraturan yang berlaku di NKRI dan juga diharapkan kepada PPK 35 untuk memberikan perhatian khusus atas tindakan oknum rekanan tersebut karena berdasarkan peraturan menerangkan, penambangan galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Pada pasal 158 pada UU Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp100 miliar.

Dan, pasal 161 menyebutkan, “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral
dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau
Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.00,00 (seratus miliar rupiah).”

(Red)

Tinggalkan Balasan