DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS PERSIAPKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI TAHUN 2024

0

Sambas-(Kalbar), Mitrapolisi86news.com | Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu. Kata mampu dalam ibadah haji dikenal dengan istilah istitaah. Salah satu unsur istitaah atau kemampuan seorang muslim untuk menjalankan ibadah haji adalah memiliki kemampuan secara fisik dan mental. Tujuan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji sebelum berangkat adalah untuk mengidentifikasi dan mengendalikan faktor risiko kesehatan jemaah haji sehingga mampu menjalankan rukun dan wajib haji sesuai syariat Islam tanpa membahayakan kesehatan diri dan orang lain. (31 Januari 2024)

dr.Ganjar Eko Prabowa, MM selaku kepala dinas kesehatan kabupaten Sambas menyebutkan ada beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan haji diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengamanahkan bahwa jemaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci adalah mereka yang telah memenuhi persayaratan kesehatan. Hal ini dipertegas oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang menyatakan bahwa syarat seorang jemaah haji melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih adalah telah memenuhi syarat kesehatan. Secara teknis, Kementerian Kesehatan telah menyusun sebuah peraturan mengenai pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji, penetapan status istitaah kesehatan jemaah haji merupakan hasil analisis Siskohatkes berdasarkan data pemeriksaan kesehatan yang diinput. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji pada tahun-tahun sebelumnya hanya berupa pemeriksaan medis dasar (basic medical checkup) namun pada tahun 2024 pemeriksaan ditambah dengan pemeriksaan kesehtaan mental, kemampuan kognitif dan kemampuan Activity Daily Living (ADL) serta terdapat 1 (satu) tambahan pemeriksaan pada kimia klinik yaitu hbA1C.

Apabila pada pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik ditemukan kecurigaan terhadap penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan selain pemeriksaan penunjang yang bersifat wajib maka kepada jemaah haji diberikan pengantar untuk melakukan pemeriksaan medis lanjutan. Serta apabila hasil pemeriksaan medis dasar terindikasi penyakit seperti anemia dengan Hb < 8,5 g/dL, tuberkulosis, hipertensi stadium 3, dan/atau diabetes melitus dengan HbA1C > 8%, maka dilakukan pengobatan dan evaluasi setelah 1 (satu) bulan pengobatan. Hasil pemeriksaan dan evaluasi diinput ke dalam Siskohatkes.

Setelah jemaah haji mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan haji, tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota menetapkan dan menginput diagnosis ke dalam Siskohatkes. Selanjutnya tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota mencetak lembar Surat Pernyataan Jemaah Haji yang ditandatangani oleh jemaah haji dan tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota di atas meterai Rp10.000,00. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani difoto atau discan dan selanjutnya diunggah ke dalam Siskohatkes.

Hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah diinput oleh tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota akan diolah dan dianalisis oleh Siskohatkes. Hasil analisis tersebut berupa penetapan status istitaah kesehatan jemaah haji, yaitu:

  1. Memenuhi syarat istitaah kesehatan haji;
  2. Memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dengan pendampingan;
  3. Tidak memenuhi istitaah kesehatan haji sementara; atau
  4. Tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji.

Berdasarkan hal tersebut, tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota kemudian membuat berita acara penetapan istitaah kesehatan jemaah haji yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota. Jemaah haji dengan kriteria tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan sementara dan tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan tidak dapat melakukan pelunasan Bipih, dan selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sedangkan jemaah haji dengan kriteria memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dan memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dengan pendampingan dapat mengikuti tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Menerut dr.Ganjar ko Prabowo. MM untuk saat ini dinas kesehatanĀ  sambas telah melakukan pembinaan kesehatan terhadap calon jamah haji yang dilakukan di seluruh puskesmas di kabupaten sambas dan untuk pelaksanaan sosialisasi peraturan terbaru tentang pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji tahun 2024 setelah berkoordinasi dengan Kantor Kementrian Agama kabupaten Sambas direncanakan pada awal januari 2024. (Oy)

Tinggalkan Balasan