LPKP2HI Menyoroti PN Niaga Surabaya atas permasalahan PT MDC dengan PT GBDS

0

Surabaya ,Jatim -Metrapolisi86News. Coms // Perkara gugatan PKPU [ Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ] yang di atur dalam undang undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU antara PT. Mandiri Duta Contraktorb [ PT.MDC ] sebagai Penggugat Melawan PT.Gedung Berkat Damai Sejahtera [ PT GBDS] sebagai Tergugat dalam nomor perkara 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Surabaya rupanya sempat menjadi sorotan beberapa aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat di Jawa Timur, lantaran pihak tergugat PT.GBDS melakukan Permohonan Perlindungan Hukum sekaligus permohonan Pengawasan dalam perkara PKPU tersebut dengan nomer surat tertanggal 03 November 2023.

Menyikapi Hal tersebut Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia [ LPKP2HI ] melihat dugaan adanya praktek mafia hukum Pradilan hal ini sempat di ungkap oleh Presiden Eksekutif Moh Hasan SH,.MH,.CPCLE,.C.NS saat dikonfirmasi oleh beberapa media cetak dan media online di salah satu restoran ternama di Surabaya,bahwa patut di duga perkara tersebut tidak terlepas dari peran mafian hukum “ sebagaimana undang undang no.37 Tahun 2004 dalam pasal 245 Pembayaran Semua Hutang ,Selain yang sudah ada sebelumnya di berikannya penundaan kewajiban pembayaran hutang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran hutang,tidak boleh dilakukan ,kecuali pembayaran hutang tersebut di lakukan kepada semua kriditor ,menurut perimbangan piutang masing – masing,tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 185 ayat (3).

DALAM PASAL 259 AYAT (1) di jelaskan Debitur setiap waktu dapat memohon kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran hutang di cabut , dengan alasan bahwa harta Debitur MEMUNGKINKAN DI MULAINYA PEMBAYARAN KEMBALI DENGAN KETENTUAN BAHWA PENGURUS DAN KRIDITuR harus di panggil dan di dengar sepatutnya sebelum putusan di ucapkan

Lebih lanjut hasan menyatakan bahwa Terlebih pihak tergugat [ PT.GBDS ] telah memenuhi kewajibannya membayar lunas kepada semua Kriditur Konkuren ,hal ini di perlukan ke arifan hakim ,serta integrias hakim dalam melakukan sebuah putusan ungkapnya.

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa, seharusnya tergugat tidak bisa dipailit kan karena tergugat masih mempunyai kemampuan untuk membayar dan itu dapat dibuktikan telah melunasi kepada para konkuren. Untuk itu majelis hakim bisa mempertimbangkan iktikat baik dari PT. GDBS , untuk itu kita berharap agar KOMISI YUDISIAL, OMBUSMAN dan pihak pihak terkait untuk memantau sidang PKPU PN NIAGA SURABAYA, Agar melahirkan putusan yang fair dan transparan, serta bisa menutup peluang adanya akses MAFIA HUKUM PERADILAN sebagai industri hukum tegasnya. (AZN)

Tinggalkan Balasan