Rakor Pembangunan Desa antara Pemkab Paluta dan Pemerintah Desa

PALUTA SUMUT, Mitrapolisi86news.com Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa se Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 di Aula Ballroom Hotel Sapadia Gunung Tua, Rabu (02/08/2023).

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap S.STP, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Mukhlis Harahap S.Hi, M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Hartam Ediyanto SH, M.Hum, yang diwakili Kasi Intel Erwin Efendi Rangkuti SH, Danramil 05/PB Kapten Inf. Jungkarnaen Siregar, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan S.STP, MM, Kapolsek Padang Bolak AKP Zulfikar SH, MH, Asisten I H. Sarifuddin Harahap S.Sos, M.Si, Pimpinan OPD, Camat se Kabupaten Padang Lawas Utara, Kepala Desa se- Kabupaten Padang Lawas Utara dan tamu Undangan Lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yusuf MD Hasibuan MAP, dalam laporannya menyampaikan, bahwa tujuan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa se Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi program yang terintegrasi berdasarkan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, maupun arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dengan arah pembangunan Pemerintah Desa.

Sementara, Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap S.STP, M.Si, dalam sambutannya menyambut baik dilaksanakannya kegiatan Rakor pemerintah desa sebagai upaya bersama untuk mensinkronisasikan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara maupun arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dengan arah pembangunan Pemerintah Desa, dengan tujuan agar salah satu poin cita-cita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yakni “Membangun Desa dari Pinggiran”, tercapai dengan baik.

Beliau berharap melalui Rakor ini, tahun-tahun mendatang terjadi peningkatan yang lebih signifikan, khususnya terwujudnya desa dengan kategori mandiri yang sampai saat ini belum ada, yang mana hal tersebut harus didukung oleh seluruh pihak khususnya Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan langsung.

Beliau juga menyampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa, terkait beberapa kebijakan penting sebagai implementasi atas kebijakan strategis nasional yang harus dilaksanakan sebagai berikut, Penanganan kemiskinan ekstrim,Penurunan angka stunting,
Pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Sumber : kominfo

(ependi harahap)