SMAN 1 KALIANGET diduga menahan beberapa Ijazah siswa Yang Lulus Mulai Tahun 2020

Sumenep-Jatim|Mitrapolisi86news.com- Kepala Sekolah SMAN 1 Kalianget, Sumenep, Madura, Moh. Sadik mengakui bahwa pihak sekolah menahan ijazah siswa lantaran adanya tunggakan di sekolah yang belum terselesaikan dari tahun 2020.

Hal tersebut di jelaskan langsung oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kalianget saat ditemui oleh beberapa awak media. menurutnya, tunggakan yang dimaksud salah satunya yakni terkait masalah tunggakan bulanan yaitu SPP.

“Tanggungan itu terkait dengan dengan kebutuhan siswa, kalau tidak salah terkait masalah SPP dan tanggungan-tanggungan lain biasanya, mungkin uang buku belum lunas,” jelasnya. Kamis, 27/07/2023.

Namun terkait permasalahan tersebut, Moh. Sadik mengaku akan memberikan ijazah tersebut secara cuma-cuma dan informasi tersebut sudah disampaikan baik melalui dewan guru maupun siswa.

“Tolong kalau ada anak-anak yang mau ngambil ijazah diberikan saja, soal tanggungannya biar dicatat saja, kalau dikasih alhamdulilah, gak dikasih pun gak apa-apa,” terangnya sambil senyum-senyum.

Ditempat terpisah, menurut Bambang Riyadi selaku warga Kalianget yang juga sebagai ketua LPKP2HI (Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia) Sumenep mengatakan, bahwa rentan waktu 3 tahun dari tahun 2020 sampai 2023 ini bukan waktu yang sebentar, kalau memang benar pihak sekolah sudah menginformasikan akan memberikan ijazah tersebut meskipun tidak membayar tunggakan, pastinya ijazah tersebut sudah di ambil semuanya, faktanya sampai saat berita ini di rilis, masih ada ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah.

“Bayangkan saja apa jadinya siswa yang ditahan ijazahnya tersebut, bisa dipastikan siswa tersebut tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan tidak bisa bekerja,” ucapnya sambil geleng-geleng kepala.

Menurutnya dengan menahan ijazah siswa, sama halnya dengan membunuh masa depan generasi bangsa.

“Ini permasalahan yang sangat serius dan akan saya kawal terus, kalau perlu saya akan melayangkan surat pengaduan resmi ke kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan Ombudsman RI juga ke Kementrian Pendidikan,” tutupnya.

(AZ)