Tidak Adanya Keterbukaan Informasi Publik Tentang Aset Desa Di Desa Sondaken Pembina LPKPI-RI & LBH LPKPI-RI Angkat Bicara

0

Minahasa (Sulut) mitrapolisi86news.com|Kabar mengenai dugaan kurangnya keterbukaan informasi publik mengenai aset Desa di Desa Sondaken, Kabupaten Minahasa Selatan, serta ketidakresponsifan hukum tua desa terhadap pertanyaan yang diajukan oleh LPKPI RI & LBH LPKPI RI merupakan hal yang sangat serius. (02/05/2024).

Pembina LPKPI RI dan LBH LPKPI RI Pdt,Meivery Jery Rompis S.TH angkat bicara, “Keterbukaan informasi publik mengenai aset Desa seperti tempat Lumbung Desa, Bumdes, dan Dana Desa adalah hak masyarakat untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset publik.

Pihak terkait, termasuk Hukum Tua Desa, seharusnya memberikan respon yang cepat dan tanggap terhadap pertanyaan yang diajukan oleh lembaga pemantau kinerja pemerintah,”jelas Meivery

“Kemudian Kalau Keterlambatan dalam memberikan informasi atau ketidakresponsifan terhadap permintaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam pengelolaan aset Desa.

“Kami sangat mendorong agar hukum tua Desa Sondaken segera memberikan tanggapan yang jelas dan transparan mengenai informasi yang diminta oleh LPKPI RI & LBH LPKPI RI,” ungkapnya.

“Berharap segera memberikan penyampaian informasi yang jelas dan transparan akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa dan memastikan bahwa aset desa dikelola dengan baik untuk kepentingan seluruh warga Desa.

“Karena itu sangat penting bagi Pemerintah Desa untuk memperhatikan pentingnya keterbukaan informasi publik dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset Desa,”terang Meivery

” Kemudian tujuan transparansi merupakan kunci utama dalam pemerintahan yang baik dan akan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,”pinta Maivery                               (Meivery/Wardi)

Tinggalkan Balasan